PT.STTC BERKONTRIBUSI, P.SIANTAR PENERIMA TERBESAR KE DUA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU DI SUMUT

Gapura yang dibangun PT.STTC di pintu masuk kota Pematangsiantar dari arah kota Medan.

Gapura yang dibangun PT.STTC di pintu masuk kota Pematangsiantar dari arah kota Medan.

PEMATANGSIANTAR,(BERITA 5 INDONESIA): Kota Pematangsiantar tercatat sebagai penerima terbesar ke dua dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) di Sumut pada 2019. Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 12/PMK.07/2019 tentang rincian DBH CHT daerah Provinsi, Kabupaten/ kota 2019 yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, 7 Februari 2019.

 

Data rincian daerah di Sumut yang menerima DBH CHT Sumut 2019 menurut Kepala seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C  (KPPBC-TMPC) Pematangsiantar Fajar Patriawan, di ruang kerjanya belum lama ini kepada BERITA 5 INDONESIA mengatakan, penerima terbesar pertama DBH CHT adalah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.5.601.448.000, kemudian diurutan ke dua kota Pematangsiantar menerima DBH CHT sebesar Rp 4.262.118.000.

 

Selanjutnya urutan ke tiga sampai sepuluh daerah kabupaten/kota se Sumut lainnya tercatat, Tapanuli Utara Rp 1.219.891.000, Simalungun Rp 666.724.000, Tanah Karo Rp 640.681.000, Deli Serdang Rp 577.262.000, Humbahas Rp 463.166.000, Dairi Rp 420.904.000, kota Medan 351.694.000 dan Padang Lawas Rp 249.757.000. Sementara daerah kabupaten/ kota lainnya yang ada di Sumut menerima DBH CHT sebesar Rp 175 jutaan.

 

Baca Juga : PT.STTC PEMATANGSIANTAR SIAPKAN POS PENGAMANAN LEBARAN

 

Besar kecilnya pemberian DBH CHT tersebut berdasarkan karakteristik daerahnya dikaitkan dengan  kontribusi daerah dengan cukai dan tembakau.Hal itu seperti apakah daerah tersebut penghasil cukai dan penghasil tembakau,atau daerah yang hanya penghasil cukai atau hanya daerah penghasil tembakau sampai kepada daerah yang non penghasil.

 

Seperti, besarnya penerimaan DBH CHT untuk Pematangsiantar,salah satunya karena di kota ini terdapat perusahaan rokok PT.STTC yang produksi rokoknya di ekspor keluar negeri dan di edarkan di dalam negeri serta warga masyarakat pemakai rokok cukup besar.

 

Penggunaan DBH CHT oleh daerah penerimanya , menurut Fajar Patriawan ada diatur Dalam Peraturan Menkeu.RI nomor 22/PMK.07/201 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBH CHT. Diantaranya untuk program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidanga cukai dan pemeberantasan barang kena cukai ilegal.

 

Bahkan untuk program dari DBH CHT di daerah diprioritaskan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional yang persentasenya sebesar 50 persen dari alokasi DBH CHT yang diterima daerah dan seluruh penggunaannya menjadi tanggung jawab kepala daerah dan dilaporkan kepada Menteri keuangan.

 

Dengan DBH CHT yang diterima daerah, menurut Fajar Patriawan, target pemerintah untuk memberantas peredaran barang kena cukai khususnya rokok ilegal sampai mencapai 3 persen di 2019 dari kondisi 7 persen di 2018, akan dapat dipenuhi.

 

Wartawan senior Sumut, Mulia Siregar,SH, kepada BERITA 5 INDONESIA menyebutkan, keberadaan perusahaan rokok PT.STTC di kota Pematangsiantar cukup banyak memberikan "nafas" kehidupan kota.

 

“Bukan hanya untuk pemasukan ke pemerintah, PT.STTC juga sudah banyak membangun wajah kota ini. Sejumlah fasilitas, seperti gedung perpustakaan, gapura-gapura, monumen-monumen serta banyak lagi, masih dapat dilihat di kota ini,” kata Mulia Siregar.

 

Selain itu, perusahaan PT.STTC adalah perusahaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

 

Maka, lanjut wartawan senior yang saat ini menjabat jabaran Wakil ketua pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pematangsiantar itu menyatakan aneh, jika ada pihak yang melakukan protes atas keberadaan perusahaan itu di kota ini.

 

Bahkan dia minta,perlu adanya dukungan dari semua pihak terutama pihak pemerintah kota atas keberadaan perusahaan ini di kota Pematangsiantar.(Rizky Siregar).

Berita Terkait